Sekretaris Disnakertrans Pemkot Serang Harapkan Adanya Pemberlakuan Legalitas Kesepakatan Kerja Sekretaris Disnakertrans Pemkot Serang, Tendian , SH, MH Media Tipikor Indonesia

Redaksi / 09 Juni 2022 / Dilihat 117 kali

Sekretaris Disnakertrans Pemkot Serang Harapkan Adanya Pemberlakuan Legalitas Kesepakatan Kerja

MTI Serang BANTEN - Adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perusahaan tentang Ketenagakerjaan, Hal tersebut merupakan Payung Hukum Penyelarasan dari Kedua belah Pihak agar tidak Terjadi adanya Pendoliman di salah satu Pihak.

Sehingga Wajib Hukumnya di setiap Perusahaan untuk melakukan Legalitas Kesepakatan Kerja sebelum mengeluarkan SK dimulainya Kerja alias menjadikan Karyawan Tetap di Perusahaannya.

Pasalnya, semua itu diberlakukan agar secara Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) benar-benar berjalan sesuai dengan Kesepakan Kerja yang telah dilegalitas bersama. Akibatnya, diharapkan dengan begitu kecil kemungkinan Terjadinya Kasus Putusan Sepihak yang bisa mengakibatkan Kerugian Sepihak pula.

“Selain mengacu ke Peraturan Pemerintah, setiap Perusahaan harus memiliki Peraturan Perusahaan pula. Intinya, bagi Calon Tenaga Kerja atau Karyawan harus mengetahui tentang Peraturan yang diberlakukan di Perusahaan itu, dan baru melakukan Penandatanganan Kesepakatan Kerja yang diteruskan Pemberian SK Pengangkatan menjadi Karyawan Tetap di Perusahaan tersebut,” Ungkap Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, Tendian, SH, MH, kepada Media Tipikor Indonesia (MTI) Banten, pada Hari Rabu (08/06/2022) di Ruang Kerjanya.

“Sebab pada umumnya, Pemberlakuan Pemahaman Kesepakatan Kerja itu, untuk menghindari Terjadinya Kasus yang mengakibatkan bentuk Pelanggaran Hak bagi Karyawan dan Perusahaan pula,” Imbuhnya.

“Seperti adanya Karyawan yang dinilai telah melakukan Kesalahan dalam Tupoksinya, maka Perusahaan Wajib melakukan Tindakan SP (Surat Peringatan) sesuai Tahapannya. Apabila Tahapan tersebut telah dilewati, Syah Hukumnya, Perusahaan memperlakukan Tindakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Karyawan tersebut,” Sambungnya.

“Dan sebaliknya, Perusahaan juga tidak boleh ujuk-ujuk mem-PHK Sepihak. Di sinilah Perlunya Pemahaman Kesepakatan Kerja, akhirnya baik di SK Pengangkatan ataupun SK PHK berjalan sesuai dengan Harapan hak-haknya tidak ada yang merasa didolimi,” Pungkas Sekretaris Disnakertrans Pemkot Serang, Tendian , SH, MH, secara Tegas memberikan Pemahaman. (Agus Supandi/MTI)