PT Harapan Teknik Shipyard Serang Banten Diduga Melakukan PHK Secara Sepihak PT Harapan Teknik Shipyard Serang Banten Diduga Melakukan PHK Secara Sepihak Media Tipikor Indonesia

Redaksi / 11 Juni 2022 / Dilihat 495 kali

PT Harapan Teknik Shipyard Serang Banten Diduga Melakukan PHK Secara Sepihak

MTI Serang BANTEN - Sebelumnya Media Tipikor Indonesia (MTI) Banten memberitakan tentang adanya “Pemberlakuan Legalitas Kesepakatan Kerja”.

BACA:

*Sekretaris Disnakertrans Pemkot Serang Harapkan Adanya Pemberlakuan Legalitas Kesepakatan Kerja

Dengan adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perusahaan tentang Ketenagakerjaan, Hal tersebut merupakan Payung Hukum Penyelarasan dari Kedua belah Pihak agar tidak Terjadi adanya Pendoliman di salah satu Pihak. Sehingga Wajib Hukumnya di setiap Perusahaan untuk melakukan Legalitas Kesepakatan Kerja sebelum mengeluarkan SK dimulainya Kerja atau menjadikan Karyawan Tetap di Perusahaannya.

Pasalnya, semua itu diberlakukan agar secara Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) benar-benar berjalan sesuai dengan Kesepakan Kerja yang telah dilegalitas bersama. Akibatnya, diharapkan dengan begitu kecil kemungkinan Terjadinya Kasus Putusan Sepihak yang bisa mengakibatkan Kerugian Sepihak pula.

“Selain mengacu ke Peraturan Pemerintah, setiap Perusahaan harus memiliki Peraturan Perusahaan pula. Intinya, bagi Calon Tenaga Kerja atau Karyawan harus mengetahui tentang Peraturan yang diberlakukan di Perusahaan itu, dan baru melakukan Penandatanganan Kesepakatan Kerja yang diteruskan Pemberian SK Pengangkatan menjadi Karyawan Tetap di Perusahaan tersebut,” Ungkap Tendian, SH, MH, Sekretaris Disnakertrans Pemkot Serang, Provinsi Banten, kepada Media Tipikor Indonesia (MTI) Banten, pada Hari Rabu (08/06/2022) di Ruang Kerjanya.

Namun Hal tersebut kini Terjadi di Wilayah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, PT. HARAPAN TEKNIK SHIPYARD (HTS) di Desa Argawana, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Provinsi Banten diduga telah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Karyawannya secara Sepihak.

Terbukti, Sahibi (40), Jabatan: Safetyman, Tertanggal 18 April 2022 menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 163/HTS-HR/PHK/IV/2022 dan dianggap telah Melalaikan Tugas dan Kewajiban Pekerjaan yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran di KM Bahari 18, pada Hari Sabtu, Tnggal 16 April 2022, dengan Sangkaan tersebut Manajemen PT. HTS Mem-PHK-nya.

Namun, Sahibi yang sebenarnya ber-SK Pengangkatan menjadi Karyawan Tetap PT. HTS, (Keputusan Direksi No: 289/HTS-PGA/SK-DIR/VII/2012, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap) dan Terhitung mulai Tanggal 22 Juli 2014, Jabatan: Gas dan Oxygen Sectin Head, (Sebagai Pegawai Tetap PT. HTS) itu, merasa Keberatan untuk menerima Putusan dari Perusahaan yang dianggapnya masih Sepihak alias Tidak sesuai dengan Kebijakan yang diberlakukan.

“Sebelum kejadian Insiden Kebakaran di KM Bahari 18, Saya sudah melaksanakan Tugas Safetyman Saya. Pokok apa yang sebenarnya Terjadi saat itu Tertuang di Berita Acara Kronologis Terjadinya Perkara yang telah ditandatangani bersama,” Terang Sahibi kepada MTI.

Selain itu kata Sahibi, “Setelah Terjadinya Kasus tersebut, tiba-tiba Saya di PHK dan diberi Kompensasi Uang senilai Rp. 10 Juta, Saya tolak. Kemudian Saya dihubungi lewat Telephon dinyatakan ditambah Rp. 5 Juta, jadi Total menjadi Rp. 15 Juta, dan tetap Saya tolak. Karena Teman Saya (Red, Rosid) yang baru 6 Bulan Kerja saja diberi Rp. 7 Juta, makanya Saya tetap akan menuntut Hak Saya, dan karena sampai saat ini belum ada Penyelesaian, Rencananya Saya akan mengadu ke Disnaker,” Sambung Sahibi, jika tidak ada Penyelesaian yang Adil untuknya.

Sementara itu, Manager HRGA PT. HTS, Yohannes Bumbungan, ketika dihubungi MTI melalui sambungan Telponnya, membenarkan atas Terjadinya Insiden Kebakaran KM. Bahari 18 yang akhirnya Terbit Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Seorang Karyawan (Red, Sahibi) Petugas Safetyman. Bahkan, apa yang telah diputuskan Manageman PT. HTS itu dianggapnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Ketenagakerjaan.

“PHK kepada saudara Sahibi sudah sesuai Peraturan Nomor 52 tanpa SP, karena dianggap Lalai Berat dalam melaksanakan Tugas yang mengakibatkan Terjadinya Kebakaran di KM Bahari 18,” Ungkap Yohannes Bumbungan.

“Dan Kami telah berusaha memberikan Haknya, yang awalnya Rp. 10 Juta menjadi Rp. 15 Juta, tapi yang bersangkutan keberatan untuk menerimanya. Padahal Temannya (Red, Rosid) yang kebetulan bersamaan Habis Masa Kontrak Kerjanya telah menerima Pesangon Rp. 7 Juta,” Tandas Yohannes Bumbungan melalui teleponnya kepada MTI, Senin (06/06/2022 lalu).

Namun ketika disinggung dan dipertanyakan Perihal Tahapan yang semestinya harus dijalani terlebih dahulu, termasuk Bukti Penandatanganan Bersama tentang Berita Acara Kronologis Terjadinya Perkara, Manager HRGA PT. HTS tersebut mengarahkan MTI untuk menemui Bagian Humas di PT. HTS.

“Lebih jelasnya temui Pak Adi Humas ya, semua yang berhubungan dengan Pemberkasan PHK Sahibi, Lengkap di Sana,” Kata Manager HRGA PT. HTS, Yohannes Bumbungan, menutup keterangannya.

Namun, ketika MTI Banten berusaha melakukan Konfirmasi sesuai arahan Manager HRGA PT. HTS di Kantornya dan juga dipertegas melalui SMS, serta Telepon kepada Humas PT. HTS, hingga Berita ini ditayangkan belum ada Jawaban.

Akhirnya MTI berusaha mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan menemui Bagian Pemberdayaan Karyawan Hubungan Industrial (PKHI), TB Ana Supriyadi, perihal adanya dugaan Terjadinya Kasus PHK Karyawan secara Sepihak di PT. HTS, Dia menyatakan belum menerima Materi Laporan adanya Peristiwa tersebut.

“Maaf, berhubung Kami belum mendapatkan Pengaduan dari yang bersangkutan, jadi belum bisa memberikan Materi Penjelasan. Tetapi, secara umum bila ada Aduannya, sudah jelas akan dilaksanakan sesuai dengan Hukum yang sebenarnya,” Ujar TB Ana Supriyadi memberikan Penjelasan dengan tegas kepada MTI di Kantornya, Rabu (08/06/2022). (Agus Supandi/MTI)