Kantor ATR/ BPN Banyuwangi

Program PTSL 2021 BPN Banyuwangi Targetkan 64.350 Bidang SHM

MTI Banyuwangi JATIM - Progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dan dilakukan seara serentak dan meliputi semua obyek pendataran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu Wilayah Desa atau Kelurahan.

Dan PTSL merupakan Program Pemerintah untuk percepatan  pemberian kepasian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, juga ekonomi Negara.

Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Tahun 2021 akan melaksanakan Progam PTSL sebanyak 64.350 bidang Sertifikat atas tanah. Progam PTSL ini disepakati serta diputuskan oleh tiga Lembaga Kementrian, antara lain Kementrian ATR/BPN, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, PDTT. Untuk mensukseskan Pelaksanaan Progam PTSL ini dilaksanakan bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), baik dari Kepolsian maupun Kejaksaan.

Bertempat di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, pada hari Jum;at (26/02/2021), Kkantor ATR\BPN Banyuwang mengadakan ‘Sosialisai serta Penyuluhan Pelaksanaan Progam PTSL 2021’. Dalam kegiatan tersebut, BPN Banyuwangi  enggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) dari Polresta dan Kejari Banyuwangi.

Ketua Tim 5 Ajudikasi Kantor BPN Banyuwngi, Budi Prasetyo, SH, dalam sambutannya menerangkan, “Untuk melaksanakan Progam PTSL ini tidak boleh menutupi atau mesiasati atas perolehan kepemilikan tanah, agar tidak ada permaslahan hukum di belakang hari, harus terang benderang asal usul perolehan  tanah, tidak boleh disiasati, contoh keterangan waris harus sesuai, tidak boleh ditnggalkan salah satu ahli warisnya,” Terangnya.

“Untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021, ditarget sebanyak 64.350 bidang Sertifikat atas tanah. Sementara untuk Desa Kepundungan ini Tahun 2019 belum memenuhi target dari keseluruhan, maka untuk PTSL 2021 ini di Desa Kepundungan akan kita tuntaskan secara total bagi yang belum bersertifikat,” Imbuhnya.

Sebagai Penyuluh Pelaksanaan Progam Inpres No. 02 Tahun 2018 dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Mentri ATR\Kepala BPN, Mendagri dan Mentri Desa PDTT, serta Permen No 6 Tahun 2018 Tentang PTSL.

“Polri khususnya Polresta Banyuwangi akan mengawasi Pelasanaan Progam PTSL, agar tidak terjadi adanya penyimpangan dalam Progam PTSL ini,” Kata AKP Sugeng, mewakili Polresta Banyuwangi. 

Sementara dari Kejari Banyuwangi mengtakan, “Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Banyuwangi akan ikut mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional ini sesuai koridor aturan dan akuntabel, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, terutama dari sisi pemungutan liarnya, agar masyarakat bisa menikmati Sertifikat Hak Milik (SHM) nya,” Jelas Kurbiantoro mewakili Kajari Banyuwangi.

Sedangkan Kepala Desa Kepundungan, Tri Marvilla Sukmana, SH, sangat berharap, “Progam PTSL ini terus sukses, lancar dan tercapai, sampai masyarakat merasa aman atas kepemilikan tanahnya. Kesuksessan tidak akan tercapai bilamana tidak ada kekompakan dan kegotong royongan dan supaya asset tanah masyarakat Kepundungan benar-benar tuntas dan sudah bersertifikat semua, agar aman kepastian hukumnya,” Harapnya.

“Saya sangat senang dapat mengikuti Progam PTSL ini, dengan adanya progam ini saya dapat menyertifikat tanah saya dengan aman dan tanah saya dijamin kepastian hukumya,” Ujar Pariyanto, salah satun arga desa kepundungan. (Smd)