PN Suka Makmue Tolak Gugatan Perlawanan PT. Kallista Alam

PN Suka Makmue Tolak Gugatan Perlawanan PT. Kallista Alam

MTI Nagan Raya NAD - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang terdiri dari Ngatemin, SH, MH selaku Hakim Ketua, Rosnainah, SH, MH dan Edo Juniansyah, SH selaku Hakim Anggota, menolak gugatan perlawanan dari PT. Kallista Alam (PT. KA) dengan Nomor Perkara 6/Pdt.Bth/2019/PN.SKM. Selain menolak perlawanan PT. KA, Majelis Hakim juga menghukum PT. KA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,4 Juta.

Gugatan perlawanan tersebut dilakukan karena Putusan PN hingga MA dirasakan tidak adil oleh PT. KA, dimana saat ini perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan dalam proses Eksekusi.

Jasmin Ragil Utomo selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mengatakan, “bahwa KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku Karhutla. Walaupun Karhutla sudah berlangsung lama, akan tetap ditindak. Kita dapat melacak jejak-jejak dan bukti karhutla sebelumnya dengan dukungan ahli dan teknologi. Karhutla merupakan kejahatan yang serius karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu yang lama. Tidak ada pilihan lain, agar pelaku jera harus kita tindak sekeras-kerasnya. Kita akan gunakan semua instrumen hukum agar pelaku Karhutla ini jera, termasuk kemungkinan pencabutan izin, ganti rugi, denda, penjara dan pembubaran perusahaan,” Tegas Jasmin Ragil.

Saat ini sudah ada 19 perusahaan yang terkait Karhutla yang digugat oleh KLHK. Sudah ada 9 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dengan nilai gugatan mencapai Rp. 3,15 Trilyun. Jumlah perkara Karhutla yang kita gugat akan bertambah terus.

Berkaitan dengan putusan Hakim PN. Suka Makmue ini, Jasmin Ragil Utomo mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara, serta Ahli yang telah membantu KLHK dalam menangani perkara kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Provinsi Aceh.

“Kami melihat putusan ini menunjukkan bahwa Karhutla merupakan sebuah kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Pihak korporasi harus bertanggung jawab atas karhutla di lokasi mereka. Majelis Hakim telah menerapkan prinsip ‘In Dubio Pro Natura’. Kami sangat menghargai putusan ini,” Pungkas Ragil Utomo. (Ujik)