Perseteruan Warga Dengan Dinas Perikanan Perihal TPI Jangkar

Perseteruan Warga Dengan Dinas Perikanan Perihal TPI Jangkar

MTI Situbondo JATIM - Pengurus LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak), Taufik Hidayat datangi Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin (11/1/2021).

Hal ini dilakukan menyusul adanya pengaduan dari warga masyarakat Desa Jangkar, khususnya warga Dusun Krajan, Hariyanto. Bermula dari polemik antara Pengurus KUD Mina Harta Jangkar Hariyanto dengan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Feri Zainur Rofiq.

Kepada MTI, Hariyanto menyampaikan bahwa, “Polemik tersebut dilatar belakangi oleh Pemutusan Perjanjian sepihak oleh Dinas Perikanan Situbondo, dalam Surat Perjanjian lama yang ditandatangani di Bulan Oktober 2019 lalu, sudah jelas dalam Klausul Perjanjian, Pasal 5 ayat (2), diatur bahwa, apabila pihak ke 2 (Dua) bermaksud memperpanjang Surat Perjanjian ini, diwajibkan mengajukan permohonan, dimaksud kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Perikanan Situbondo, selambat – lambatnya satu bulan sebelum perjanjian berakhir, jadi dari klausul tersebut sudah jelas dan mekanisme itu sudah saya jalankan,” Terangnya.

“Namun Pihak 1 (Satu), dalam Perjanjian tidak merespon dan memutus perjanjian secara sepihak tanpa ada klarifikasi atau penjelasan apapun terlebih dahulu kepada kami, lalu tiba - tiba sudah ada perjanjian dengan BUMDes Jangkar Bersinar, mestinya BUMDes tidak menerima atau mengambil alih perjanjian para pihak, sebelum perjanjian lama itu berakhir dengan baik, dan bahkan BUMDes tidak diperkenankan menjadi saingan kegiatan usaha yang dijalankan oleh warga sebelumnya, itu sudah jelas aturan mainnya,” Imbuhnya kecewa..

Sementara disisi lain, Aktivis LSM Tamperak, Taufiq Hidayat menyampaikan bahwa, “Hari ini, saya bersama warga Jangkar mendatangi Dinas Perikanan, dengan maksud dan tujuan untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi antara Pengurus KUD Mina Harta dan Dinas Perikanan, namun saat kami sampai di Kantor Dinas Perikanan tidak ada yang bisa menemui kami, karena infonya Kepala Dinas dan Kasi masih diluar,” Ungkapnya.

“Harapan Saya persoalan ini segera selesai dan tidak berlarut, karena kalau tidak bisa ditemui maka terpaksa kami akan melaporkan masalah ini pada Komisi terkait DPRD Situbondo,” Ancam Taufiq.

Sekedar diketahui bahwa Perjanjian Kerjasama pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jangkar sudah berlangsung lama dan selama ini berjalan normal, namun saat ini terjadi masalah antar kedua belah pihak, harusnya Kepala Dinas Perikanan punya itikad baik untuk menyelesaikan ini semua, dengan jalan memberikan ruang klarifikasi dan solusi terlebih dahulu, kalau memang dirasa ada yang dilanggar dalam perjanjian, baru perjanjian itu tidak dilanjutkan. (Sam)