Perseteruan Masyarakat Sungai Kayan Dengan PT GAWI Plantations Group Belum Menemukan Titik Terang Perseteruan Masyarakat Sungai Kayan Dengan PT GAWI Plantations Group Belum Menemukan Titik Terang Media Tipikor Indonesia

Redaksi / 17 Mei 2022 / Dilihat 302 kali

Perseteruan Masyarakat Sungai Kayan Dengan PT GAWI Plantations Group Belum Menemukan Titik Terang

MTI Bulungan KALTARA - Perseteruan antara Masyarakat Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan PT. GAWI Plantations Group belum menemukan Titik Terang atau Kesepakatan. Akhirnya Warga Masyarakat Sungai Kayan merasa sudah dibodohi oleh PT. GAWI Plantations Group, Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Negoisasi antara Warga Masyarakat Sepanjang Sungai Kayan, dari Lokasi Kecamatan Long Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, dengan Pihak Perusahaan tersebut yang juga melibatkan Kepala Daerah dan Instansi terkait kini sudah memasuki Tahap 3 Pertemuan untuk Negosiasi.

Bambang, salah satu Perwakilan Masyarakat, mengungkapkan, “Tim Perwakilan Masyarakat menolak Hasil Audit dari Pemerintah Daerah, yang ditugaskan Investor Perkebunan, karena Hasilnya tidak sesuai di Lapangan,” Ungkapnya.

Sementara itu, Danil, Wakil Masyarakat dalam Pertemuan pada Hari Senin, Tanggal 16 Mei 2022, yang bertempat di Desa Long Tungu, Kecamatan Peso Hilir, yang dihadiri semua Kepala Desa Sungai Kayan dan beberapa BPD dan Lembaga Adat Kecamatan Tanjung Palas Timur, juga menyampaikan, “Masyarakat menuntut 20 % dari Luas Areal, Hasil 20 % dari Areal, 70% untuk Biaya Produksi dan Biaya Pengembalian Modal, 30 % untuk Peserta Plasma. Apabila tidak direalisasi, maka Kebun Plasma dikelola oleh Masyarakat di bawah Naungan Koperasi,” Katanya tegas.

Sedangkan semua Kepala Desa juga menyatakan Tidak Puas dengan Tindakan Manajemen PT. GAWI Plantations Group, yang Tidak Transparan. Koperasi yang tidak pernah melakukan Rapat Akhir Tahun Anggaran, di mana dalam Penyampaian Perusahaan, Koperasi dinyatakan memiliki Hutang Miliaran Rupiah, dan yang tidak bisa diterima oleh Masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Kilat Bilung, dalam Pertemuan tersebut juga menyampaikan, agar Masyarakat tetap Kompak dalam Menuntut Haknya, dan Dia juga akan tetap mengawal Negosiasi tersebut sampai ada Kesepakatan.

Sementara Ketua Komisi III, DPRD Bulungan, Niko Dimus, mengatakan agar Perwakilan Wasyarakat mempersiapkan Dokumen - Dokumen yang baik untuk menuntut Hak.

Sedangkan Alimudin, ST, Ketua Komisi I DPRD Bulungan, dalam peyampaiannya mengatakan, “Masalah Perkebunan Kelapa Sawit ini untuk Kabupaten Bulungan. Masalah Nasional, banyak sekali masalah yang tidak Teselesaikan. Apabila dalam Mediasi ini tdak mencapai Kata Sepakat, ya lakukan Hal yang biasa, maksufnya Demo. Dan Saya tidak bisa meyuruh dan melarang, karena itu aja yang bisa Kita lakukan. Karena Perusahan bisa lakukan apa sja, karena Mereka banyak Uang,” Ungkapnya tegas.

Yustenli, Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bulungan, mengatakan, “Manajemen Plasma ini sangat Tinggi, perlu Pendampingan Khusus dari Pemerintah Daerah untuk mendampingi Koperasi-Koperasi yang ada di Kabupaten Bulungan,” Katanya.

“Kepala Desa dan BPD menganggarkan Dana, Pembinaan Koperasi lewat Anggaran DD dan ADD. Merekrut Anak Muda yang selesai Studi S1 menjadi Pengurus Plasma, dan untuk Pemerintah Daerah supaya mensubsidi Bunga Pinjaman Bank, untuk Pembangunan Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit,” Sambungnya.

“Peluang Korupsi sangat Besar disetor Perkebunan Kelapa Sawit ini, butuh Manajemen yang Baik,” Pungkas Yustenli, Ketua PABPDSI Kabupaten Bulungan tegas. (Yus/MTI)