Penyaluran BPNT Di Desa Pesanggaran Dinilai Tak Sesuai Pedoman Umum

Penyaluran BPNT Di Desa Pesanggaran Dinilai Tak Sesuai Pedoman Umum

MTI Banyuwangi JATIM - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, disinyalir menuai polemik. Pasalnya, beragam persoalan diduga tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Keluaran Menteri Sosial itu sendiri, Rabu (07/04/2021).

"Sukirno, Kades Pesanggaran"

Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Suprapto, Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) setempat. Suprapto yang saat itu juga mengaku sebagai Sekretaris dari Agen Penyalur atau E-Warung (Toko Artho Moro) mengatakan, bahwa pemindahan Mesin EDC dari Toko Artho Moro ke Kantor Bumdes telah mendapat Restu dari TKSK serta Tikor setempat. Mirisnya, untuk Pengadaan Beras juga merupakan hasil pengarahan dari TKSK dan Tim Koordinasi.

"Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pesanggaran, Subur Rianto, SH"

“Menurut TKSK atau Pendamping BPNT, tidak masalah Pak, kita lakukan Penggesekan Kartu milik KPM disini (Bumdes), meskipun tidak dilakukan oleh Pemegang Mesin EDC, karena saya kan sebagai Sekretarisnya, termasuk juga soal pengadaan beras yang harus ngambil dari salah satu Pabrik Penggilingan yang berada di Wilayah Tegalsari, padahal harganya sedikit mahal,” Ucapnya polos.

Ada hal menarik, ketika Awak Media sedang menunggu TKSK maupun Kepala Desa Pesanggaran, yang saat itu melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes), Bendahara Bumdes Pesanggaran Lukito, tiba-tiba menyodori sebuah Amplop berwarna Putih kepada para Awak Media, namun hal itu ditolak mentah-mentah. Bahkan, aksi Lukito itu mendapat reaksi keras dari Awak Media.

“Mbok pikir awak dewe iki ngemis tah Pak ? Aku mrene golek berita, gak golek ngono iku (Kamu pikir kami ini meminta-minta kah Pak ? saya kesini mencari berita, bukan untuk mencari hal seperti itu),” Tegas Wawan murka.

Menanggapi kegiatan Penyaluran BPNT itu, Kepala Desa Pesanggaran, Sukirno, mengatakan, jika Pemindahan Mesin EDC dari E-Warung atau Agen ke tempat lain tidak dapat dibenarkan.

“Jadi, terkait Pemindahan Mesin EDC, menurut saya tidak dapat dibenarkan, apalagi tidak dihadiri oleh nama yang tercantum sebagai Pemegang Mesin EDC itu sendiri, namun dalam hal ini TKSK lah yang lebih dapat menjelaskan secara rinci mas,” Terang Kades Sukirno.

Sementara itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pesanggaran, Subur Rianto, SH, mengatakan, bahwa pengadaan beras tersebut bukan atas dasar pengarahan, pihaknya menegaskan hal itu sesuai dengan hasil rapat bersama Tim Koordinator untuk melakukan Penunjukan MKP (Mitra Kerja Pangan) di era merebaknya RPK (Rumah Pangan Kita) yang diinisiasi Bulog beberapa tahun lalu.

“Tidak benar jika kami mengarahkan untuk mengambil beras pada Supplier, kami hanya menunjuk sesuai hasil rapat dengan Tikor,” Ujarnya.

Bahkan, masih menurut Subur, hingga saat ini pun proses Penunjukan Supplier Beras itu sendiri tidak menyalahi Aturan atau Pedoman Umum, karena akan memicu munculnya Makelar untuk Mark Up harga.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Banyuwangi, Bambang Sungkono, ketika dikonfirmasi Awak Media melalui sambungan WhatsApp menegaskan, bahwa hal itu tidak diperbolehkan sesuai dengan Pedoman Umum penyaluran BPNT itu sendiri.

“Penyaluran BPNT dilakukan di Kantor Bumdes, serta bentuk pengarahan atau penunjukan terhadap Supplier itu tidak sesuai dengan Pedoman Umum, termasuk bantuan tidak boleh dikemas dalam bentuk Paket, biarkan KPM yang menentukan sesuai dengan kebutuhan, asal sesuai aturan,” Tegas Bambang. (Team MTI)