Masni SD, mantan Sekretaris Adat Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan

Pembangunan Plasma Oleh PT. PBP Desa Binai Tanjung Palas Timur Aneh Tapi Nyata

MTI Bulungan KALTARA - Masni SD, mantan Sekretaris Adat Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), saat dikonfirmasi MTI Biro Bulungan mengatakan, bahwa Pembangunan Plasma oleh PT. Prima Bahagia Permai (PT. PBP) yang bersama dengan Perkebunan INTI PT. PBP ini tidak seperti yang diharapkan.

“Izin Lokasi Perkebunan PT. PBP diterbitkan pada Tahun 2005 dan diperpanjang setiap tahunnya, hingga Terbit HGU di Tahun 2010, anehnya Pembangunan Plasma di luar Tata Ruang yang ditetapkan dalam Dokumen Amdal PT. PBP Tahun 2008, dan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012, yang lebih memprihatinkan lagi pembangunan Plasma di Tata Ruang Transmigrasi yang bersertifikat,” Katanya.

“Dampak Tata Ruang bermasalah ini, Pengawasan Kebun jadi masalah, hinga saat ini belum ada Pelepasan atau Surat izin Pinjam Pakai Tanah dari Pemilik lahan,” Imbuhnya.

“ Transmigrasi pun juga tidak minta izin kepada Dusun Binai saat Pemetaan Tata Ruang Transmigrasi ini, bukan kah setiap Perubahan Tata Ruang harus disepakati Masyarakat Hukum Adat setempat,” Katanya sembari bertanya.

Perkebunan Plasma yang luasnya kurang lebih 500 HA ini,tidak memiliki Izin dan Amdal. Pemaksaan lahan masyarakt dijadikan Kebun Plasma, disinipun terjadi hingga saat ini belum ada Ganti Rugi dan Pengeluaran Hak Individu.

Kebun ini produksi, namun Petani Plasma selalu rugi, satu tahun sekali perhitungan, kadang 2 tahun baru perhitungan, hutang Peserta Koperasi Mading Taga mencapai Rp. 36 Miliyar. Kerjasama Pembangunan Plasma ini menggunakan Dana Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit, dan hampir setiap tahun Perubahan Pagu Dana Revitalisasi terjadi. Dana Pengembangan Kelapa Sawit Pada Tahun 2007 untuk Kaltim mencapai kurang lebih Rp. 26.200.000 per hektar. Saat ini sudah mencapai Rp. 63.000.000 per hektar, akibat kelalaian PT. PBP, Anggota Koperasi yang dirugikan.

Pada waktu Pencairan Dana Revitalisasi melalui Bank BNI Balikpapan, sebesar Rp. 16 Miliar ke Rekening Koperasi Mading Taga. Dana ini dicairkan ke Rekening Koperasi, namun dibekukan lagi hingga tidak bisa ditarik dengan alasan Lahan Plasma tidak bisa diterbitkan Sertipikat untuk Agunan Bank. Tumpang tindih dengan Sertifikat Transmigrasi, sebenarnya sebelum terjadi kerjasama dari pihak Koperasi dengan pihak Bank BNI Balikpapan.

Sementara Sekretaris LPM, YTD menjelaskan kepada Forum Rapat, bahwa lahan yang dijadikan INTI PLASMA bermasalah. Namun pihak Bank BNI menjawab, Pihak PT. PBP sebagai Avalis, akibatnya Dana yang masuk Rekening Koperasi menimbulkan 3 bunga:

  1. Bunga pinjaman pokok.
  2. Bunga Jasa pihak Bank BNI.
  3. Bunga keterlambatan pembayaran kepada Kontraktor Pembangunan Kebun Plasma.

Mengapa koperasi yang menanggung kesalahan ini  ?.

“Masyarakat kami diperhadapkan dengan ekonomi dari Pola Tradisional ke Pola Industri. Hal ini tidak mampu diimbangi, karena tidak ada SDM dan Pendampingan dari Istansi yang berwenang. Kami hanya bisa merasakan Pembodohan ini. Kami berharap supaya pihak - pihak yang berwenang dapat meyelesaikan masalah ini sesuai Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku,” Ujarnya (Yus).