Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Ikut Terjaring OTT KPK Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Ikut Terjaring OTT KPK Media Tipikor Indonesia

Bupati dan Kajari Bondowoso

Redaksi / 25 November 2023 / Dilihat 1906 kali

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Ikut Terjaring OTT KPK

MTI JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk untuk menangani Persoalan Korupsi yang merajalela di Indonesia saat itu. Oleh karena itu, KPK yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan juga sebagai Lembaga Negara yang bersifat Independen dan bebas dari Pengaruh Kekuasaan manapun daam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya, KPK diharapkan mampu membersihkan Indonesia dari para Perilaku Korupsi.

KPK sebagai Garda Terdepan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan kegiatan Operasi Senyapnya yang terkenal, yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT), membuat para “PELAKU MALING UANG RAKYAT” kalang kabut.

Kenyamanan yang Mereka genggam dan nikmati selama ini tanpa Gangguan, kini harus Pupus dan Berantakan. Karena sebelumnya Mereka dikenal sebagai Orang Hebat, kini berubah jadi Keparat. Dan Mereka yang dulu dianggap sebagai Orang Mulia, kini tiba-tiba harus menjadi Manusia Terhina. Karena kini akhirnya Topengnya terbuka dan ternyata Mereka adalah Gerombolan “MALING UANG NEGARA”.

Kehadiran KPK tentu saja dianggap sebagai Pengganggu Usaha dan Kehidupan Mereka. Bahkan KPK dinyatakan sebagai Musuh Nomor Satu (1) para KORUPTOR di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dan harus dilenyapkan. Oleh karena itu, sejak KPK dipimpin Antasari Azhar, KPK selalu diterpa berbagai Persoalan.

Kenerja KPK dengan OTTnya yang diketahui selalu berhasil membekuk “GEROMBOLAN RAMPOK UANG NEGARA”, membuat Rakyat bahagia. Akhirnya KPK menjadi IDOLA dan Rakyat Indonesia menaruh Harapan besar terhadap KPK, agar kehidupannya menjadi sejahtera. Karena Perilaku para Pemimpin dan Pejabat yang suka Nyolongi Uang Negara, yang dianggap sebagai Biang Kehidupan Rakyat Indonesia menjadi Susah.

KPK dipimpin oleh 5 (Lima) orang Pimpinan. Satu orang menjadi Ketua merangkap Anggota dan Empat orang lainnya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota. Pimpinan KPK memegang Jabatan selama Empat Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali Masa Jabatan. Dalam Pengambilan Keputusan, Pimpinan KPK bersifat Kolektif Kolegial.

Saat ini, KPK juga tengah menghadapi Kasus yang menjerat Pimpinannya, Komjen Pol (Purn) Drs. Firli Bahuri, MSi. Ketua KPK Firly Bahuri yang diketahui Sarat Kontroversi dilaporkan oleh Masyarakat ke Polda Metro Jaya atas dugaan Pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Setelah dilakukan Penyidikan, akhirnya Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Pemerasan atau Gratifikasi, pada Rabu (22/11/2023).

Selama memimpin KPK, Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, dikenal Kontroversial, di antaranya yakni, sebelum dilantik sebagai Ketua KPK pada Desember 2019, Firly Bahuri menyetujui Revisi UU KPK yang menuai kontroversi berbagai kalangan. Pada September 2020, Firli dinyatakan terbukti melanggar Etik oleh Dewan Pengawas KPK, karena menerima Gratifikasi Tumpangan Helikopter. Firli juga memecat 57 Karyawan KPK, karena Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Firli dianggap melanggar Hak Asasi dan Maladministrasi dan yang lainnya.

Meski diterpa berbagai Persoalan, KPK tidak menyurutkan langkahnya untuk terus melakukan Pembersihan dan Penangkapan terhadap Maling Uang Rakyat. Terkait dengan Permasalahan yang sedang dihadapi Institusinya, Wakil Ketua KPK, Dr. Nurul Ghufron, SH, MH, menyampaikan Permohonan Maaf terkait Peristiwa yang terjadi di KPK dan menyatakan, bahwa KPK tetap bekerja dan terdepan dalam Pemberantasan Korupsi. Ghufron mengaku jika Penetapan Status Tersangka terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri, hampir mengikis Harapan Rakyat terhadap KPK.

BACA:
*Gelar OTT di Sorong, KPK Tetapkan Pejabat Sorong dan BPK Papua Barat Daya Sebagai Tersangka Korupsi
*KPK Tetapkan Wamenkumham Eddy Sebagai Tersangka Korupsi Dugaan Suap dan Gratifikasi
*KPK Tangkap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Di Apartemen
*Kejagung Tetapkan Tersangka Baru dan SITA ASET Milik Tersangka Dalam Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo
*Presiden Jokowi Tunjuk Mahhfud MD Sebagai Plt Menkominfo Usai Johnny Ditetapkan Tersangka Korupsi
*Setelah Ditetapkan Tersangka Menkominfo Johnny G Plate Langsung Ditahan Dalam Kasus BTS 8 Triliun Rupiah

Dan di tengah Gelombang Persoalan yang menerpanya, KPK lagi-lagi sukses “Menggulung Gerombolan MALING UANG RAKYAT” di Wilayah Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur (Jatim), pada Rabu (15/11/2023) lalu. Dan tidak tidak tanggung-tanggung, dalam OTT kali ini, KPK justru berhasil mengamankan Puji Triasmoro, SH, MH (PJ), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen (SKDS), Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bondowoso bersama Dua Orang pihak Swasta, yakni Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya, Pengendali CV. Wijaya Gemilang. Keempat orang tersebut sudah ditetapkan sebagai Tersangka dugaan Korupsi Dan Gratifikasi, berupa Pemberian Hadiah atau Janji dalam Pengurusan Perkara di Lingkungan Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Sebagai tindak lanjut pengembangan Kasus tersebut, Tim Penyidik KPK sebelumnya telah melakukan Penggeledahan di Kantor Kejari Bondowoso pada Minggu (19/11/2023). Dalam Penggeledahan tersebut, Tim Penyidik KPK menemukan Barang Bukti yang diduga terkait dengan Perkara yang menjerat Kajari Bondowoso.

Tim Penyidik KPK juga melakukan Penggeledahan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dan Rumah Dinas Bupati Bondowoso, Drs.  KH. Salwa Arifin, terkait Penyidikan Perkara dugaan Suap Pengurusan Perkara di Kejari Bbondowoso, pada Selasa (21/11/2023).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menerangkan, “Selasa (21/11/2023), Tim Penyidik KPK telah selesai melaksanakan lanjutan Upaya Paksa Penggeledahan di Wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Beberapa Lokasi yang dituju, di antaranya yaitu Kantor Pemkab Bondowoso, Rumah Dinas Bupati Bondowoso dan Rumah kediaman dari Pihak terkait lainnya, serta  Kantor Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSDABK),” Terang Ali, Rabu (22/11/2023).

Ali menambahkan, dalam Penggeledahan tersebut, Tim Penyidik KPK menemukan Dokumen Proyek Pengadaan dan catatan Aliran Uang berupa Fee ke sejumlah Pihak dan Tersangka. Barang Bukti yang ditemukan Tim Penyidik KPK tersebut disita dan dianalisis untuk kelengkapan Berkas Penyidikan Tersangka

Para Tersangka tersebut, yakni Kajari Bondowoso Puji Triasmoro, Kasi Pidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen dan Dua Orang Pengendali CV. Wijaya Gemilang, yakni Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya.

Perlu diketahui, dalam kegiatan Operasi Senyap yang dilakukan KPK di Wilayah Kabupaten Bondowoso, Jatim, KPK berhail menjaring para Pihak termasuk Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso terkait Pengurusan Kasus di Kejari Bondowoso.

Deputi Penindakan KPK, Irjen Rudi Setiawan, saat Konferensi Pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11//2023) lalu menjelaskan, bahwa untuk kebutuhan Proses Penyidikan, para Tersangka ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai Tanggal 16 November hingga 5 Desember 2023.

Kasus tersebut kata Irjen Rudi berawal dari Laporan Masyarakat, bahwa atas perintah Kajari Bondowoso, Kasi Pidsus Kejari Bondowoso melakukan Penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Peningkatan Produksi dan nilai tambah Holtikultura di Kabupaten  Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan Perusahaan CV. Wijaya Gemilang, milik Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya.

Ketika Proses Penyelidikan berlangsung, Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya mendekati Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, dan minta Proses Penyelidikan tersebut dihentikan.

Kemudian Alexander Kristian Diliyanto Silaen melapor ke Puji Triasmoro, Kajari Bondowoso. Kejari menanggapi Laporan Alexander Silaen, bahkan Puji memerintahkan Alexander Silaen untuk membantunya.

Atas Perbuatannya tersebut, para Tersangka dijerat dengan Pasal berlapis. Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya, sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU RI No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara untuk Puji Triasmoro, Kajari Bondowoso dan Alexander Kristian Diliyanto Silaen, Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, sebagai Penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU RI No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kegiatan KPK dengan Operasi Senyapnya menangkapi para “PELAKU NGUTIL UANG RAKYAT” selalu disambut Rakyat dengan Senyum Bahagia. Namun mengapa KPK sepertinya Keder atau tidak mampu bertindak hebat jika harus masuk dan menyasar Kabupaten Banyuwangi. Apakah karena ada HUTAN ALAS PURWO, Tempat Tinggal para DEMIT yang Doyan JAJAN?

Padahal, MEDIA TIPIKOR INDONESIA (MTI) gencar mengulas tuntas terkait NAFIUL HUDA, SSos, MSimantan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA KORUPSI” dalam kasus dugaan Korupsi Kegiatan Makan dan Minum (Mamin) Tahun Anggaran 2021” oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi pada Tanggal 28 Oktober 2022 lalu, namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. Malah Kejari Banyuwangi, Mohammad Rawi, SH, MH, setelah menetapkan Nafiul Huda sebagai Tersangka Korupsi, malah diganti Jabatannya sebagai Kejari Banyuwangi.

Jelas-jelas Kejari Banyuwangi, Mohammad Rawi, ingin melakukan Tugasnya sebagai Pengabdi Negara, Pejabat Kejaksaan RI, seperti yang dilakukan KPK, dengan membersihkan para Pengutil Uang Rakyat malah harus disingkirkan. Mungkin karena Dosa terhadap Rakyat Banyuwangi, Kejari Bondowoso harus jadi Korban.

NAFIUL HUDA setelah ditetapkan sebagai TERSANGKA KORUPSI malah diangkat menjadi Staf Ahli Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Pertanyaan Rakyat Banyuwangi kepada Pimpinan KPK dan Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST Burhanuddin, SH, MM, Apakah PELAKU MALING UANG RAKYAT WAJIB DILINDUNGI?

Padahal, “Korupsi adalah An Extraordinary Crime atau Kejahatan Luar Biasa”, karena Korupsi bukan hanya Kejahatan yang merugikan Uang Negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh Program Pembangunan, Kualitas Pendidikan menjadi Rendah, Kualitas Bangunan menjadi Rendah, Mutu Pendidikan jauh dan Kemiskinan tidak tertangani.

Dan Kasus yang menjerat  Nafiul Huda tersebut kini seperti Menguap Tanpa Jejak. Suara para Aktivis yang kemarin sempat meruntuhkan Langit, kini juga seperti sedang Terlelap dalam Mimpi. Atau minta kepada para CAPRES yang akan ikut berlaga pada Pemilu 2024, sebelum terpilih menjadi Pemimpin NKRI menggantikan Presiden Jokowi, bisa membuktikan jika Dirinya adalah Capres dan Cawapres dengan Semangat ANTI KORUPSI.

Namun MTI tetap yakin, meski Permintaan Rakyat tidak akan pernah direalisasikan, ALAM SEMESTA pasti yang akan menyelesaikan.
(Laporan MEDIA TIPIKOR INDONESIA)
#Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Bondowoso #OTT Komisi Pemberantasan Korupsi