Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN)

Kepala Desa Ngiliran Dilaporkan Warganya Ke Kejari Magetan

MTI Magetan JATIM –Menyikapi laporan masyarakat Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, DPC Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Magetan siap mendampingi warga Desa Ngiliran mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Magetan. Kedatangan JPKPN dan warga itu untuk melaporkan dugaan Korupsi yang dilakukan Kepala Desa Ngiliran.

Kedatangan JPKPN ke Kejari Magetan dipimpin langsung Ketua DPC JPKPN Maksum Bukhori dan diikuti beberapa warga desa Ngiliran dan pengurus JPKPN lainnya.

Sekretaris JPKPN Suwito mengatakan, ada beberapa hal yang dilaporkan masyarakat Desa Ngiliran, dugaan penyimpangan Dana Desa yang dilakukan Kades Ngiliran.

“Ada beberapa permasalahan yang terindikasi merugikan negara diadukan warga Desa Ngiliran ke pihak kami,” Kata Suwito.

Sebenarnya permasalahan yang ada di Desa Ngiliran sudah berusaha dimediasi, baik langsung ke Camat Panekan, kepada BPD, Perangkat dan Kepala Desa. Tetapi sampai kurun waktu beberapa bulan tidak ada tanggapan dari Kepala Desa setempat, Karena merasa tidak ditanggapi dan tidak adanya respon dari Kades, beberapa warga masyarakat didampingi JPKPN melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa ke Bupati Magetan dan Kejari Magetan.

“Kita dampingi masyarakat Desa Ngiliran untuk menuntut Kebenaran dan Keadilan, agar warga bisa tahu uang negara harus transparan dan terbuka dalam penggunaan anggaran Dana Desa,” Ungkap Suwito.

Permasalahan yang dilaporkan adalah dugaan penyimpangan pembangunan Kios Toko yang diduga menyalahi kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kepala Desa Ngiliran sengaja membuat aturan sendiri tanpa melibatkan pihak BPD dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini Kades Ngiliran dianggap melanggar Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul, hak kewenangan lokal berskala Desa. Kepala Desa juga tidak mentaati Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53.Juga tidak mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa.

Sekretaris JPKPN Suwito menjelaskan, semua aduan warga Desa Ngiliran diantaranya menurut masyarakat menyalahi aturan wewenang Kepala Desa dan alih fungsi Aset (tanah Negara) dari tanah Bengkok menjadi tempat usaha yang dibangun sebanyak 13 Unit, dengan sewa per unit mencapai Rp. 40 juta sebanyak 10 Unit, sedang yang per unitnya Rp. 35 Juta sebanyak 3 Unit, dengan jangka waktu sewa 22 Tahun yang tidak dibenarkan dalam undang-undang, jelas melanggar kewenangan melebihi Jabatan Kepala Desa yang hanya 6 Tahun.

Selain itu juga dilaporkan ada Dana Desa yang dipakai dalam Pembangunan Toko sebesar Rp. 74 Juta, yang menurut pelapor, mekanisme penggunaannya menyalahi aturan, karena penggunaan Dana Desa sudah diatur oleh Undang-undang Desa.

Dijelaskan lebih lanjut adanya dugaan Dana Desa sebesar Rp. 74 juta yang diduga pelaksanaannya menyimpang dari aturan yang semestinya didukung juga pada Berita Acara Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMD) sebelum pembangunan Unit Toko di Desa Ngiliran. Ada aduan lagi terkait dengan BUMDES tidak berjalan sebagai mestinya sesuai fungsi pengelola Aset Desa, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan di dalam ke anggotaan Bisnis di Aset Milik Desa.

Beberapa dugaan permasalahan tersebut beberapa warga Ngiliran didampingi pengurus JPKPN Magetan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Magetan dan Bupati Magetan.

Untuk menindak lanjuti laporan masyarakat Desa Ngiliran, JPKPN mengacu pada Pasal 11 Ayat (2), ‘Pemanfaatan Aset Desa’ berupa sewa sebagaimana tidak merubah status kepemilikan Desa. Jangka waktu sewa paling lama 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Sewa Aset Desa tidak boleh melebihi masa Jabatan Kepala Desa. Pembayaran uang sewa Aset Desa di masukkan APBDesa.

“Untuk itu kami dari Team JPKPN DPC Magetan didukung DPW JPKPN Jawa Timur akan membantu masyarakat Desa Ngiliran demi mencapai kebenaran dan keadilan. Dan akan meneruskan laporan ke Penegak Hukum, disertai bukti-bukti dan lampiran tanda tangan masyarakat Desa Ngiliran,” Terang Suwito tegas.

JPKPN yang mendampingi warga Desa Ngiliran berharap pihak Kejaksaan segera menindaklanjuti laporannya demi tegaknya Hukum dan rasa Keadilan.

“Kita Akan kawal dan dampingi sampai betul-betul pihak yang berwenang bisa membuka dugaan Korupsi yang dilakukan Kades Ngiliran. Kami siap mengawal warga Desa Ngiliran dalam menuntut keadilan di Desanya,” Pungkas Suwito. (DW/ Jack)