Kejari Situbondo Tandatangani MOU Dengan Perhutani KPH Bondowoso Bidang Hukum

Kejari Situbondo Tandatangani MOU Dengan Perhutani KPH Bondowoso Bidang Hukum

MTI Situbondo JATIM - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso  menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Situbondo mengenai kerjasama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, Rabu (08/07/2020).

Penandatanganan Mou tersebut ditandatangani langsung oleh Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Agus Sarwedi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo, Nur Slamet yang disaksikan oleh jajaran masing-masing.

Usai penandatanganan MoU tersebut Administratur KPH Bondowoso, Agus Sarwedi mengucapakan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo atas terlaksananya acara tersebut.

Dia berharap pihaknya dan Kejari Kabupaten Situbondo bisa bersinergi lebih baik lagi untuk memberikan pengajaran tentang hukum yang terkait dengan gangguan Kemanan Hutan dan tata usaha Negara.

“Penatanganan MoU ini adalah betuk komitmen Perhutani dalam rangka penyelesaian masalah tenurial di Desa Alas Tengah dan sekaligus kami berharap dapat meningkatkan kerjasama dalam batas tanggung jawab sesuai wewenang kapasitas dan kompetensi para pihak,” Ujar ADM KPH Bondoeoso, Agus.

Lebih lanjut Agus menambahkan, “Jika perlu ditingkatkan sosialisasi tentang hukum ke masyarakat supaya kedepan masyarakat bisa lebih paham tentang kepatuhan hukum. Kelestarian hutan dapat dipastikan jika masyarakat desa yang dekat hutan paham aturan dan hukum. Jadi mereka harus diberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum yang berlaku secara berkelanjutan,” Paparnya.

Sementara Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto mengapreasiasi kerjasama dan langkah yang dilakukan oleh Kejari Situbondo dan KPH Bondowoso.

Menurutnya, “Ini salah satu contoh kemajuan dan bentuk tindak lanjut dan keseriusan Perhutani terhadap polemik di Desa Alas Tengah yang sempat menjadi sorotan kami selama ini, utamanya kabar santer akhir-akhir ini terkait carut marutnya program RHL lantaran banyak tanah Perhutani yang sudah beralih nama menjadi Tanah atas nama masyarakat yang disinyalir dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab dengan berbagai modus salah satunya lewat Prona, dan lain-lainnya,” TuturEko.

Lanjut Eko, “Menurut pengamatan kami di lapangan program RHL di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo itu gagal juga dikarenakan lahan / Hutan yang menjadi target penghijauan tersebut beralih fungsi dan beralih nama menjadi tanah pribadi yang bersertifikat,” Ungkap Eko kepada MTI, Rabu (08/07/ 2020).

“Semoga dengan adanya kerjasama dan Sinergitas keduanya ini kedepannya Polemik Tenurial seperti di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumbermalang ini cepat terselesaikan,” Harap Eko.

Senada dengan Ketum LSM Siti Jenar, Pendiri Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Tapalkuda Nusantara (LPLH TN) Ilham Fahruzi mengatakan, ”Kami sangat senang mendengar kasus di Desa Alas Tengah terus berlanjut proses hukumnya, karena menurut observasi kami dengan jaksik dan waskat kami telah menemukan banyak bukti-bukti terhadap dugaan Korupsi atau Pungli dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu berupa Tanah Negara atau Hutan Lindung disertifikatkan dengan program prona yang disinyalir ada tendensi melawan Hukum dan Negara,” Jelasnya.

Lebih lanjut Ilham Fahruzi menambahkan, “Saya selaku Pendiri LPLH TN, dan selaku Pers MTI dibidang Advokasi Hukum dan Ham serta Lingkungan Hidup, sangat mengapreasi proses hukum perkara terkait Hutan Lindung di Desa Alas Tengah berjalan demi Penegakan Hukum tanpa pandang bulu yang ditegakkan oleh pihak Perhutani KPH Bondowoso dan Kejari Situbondo, semoga hasilnya memuaskan, Negara dan Masyarakat tidak dirugikan,” Sambung Ilham (Yudha/Mat)