MTI Bondowoso JATIM – Masih ingat proyek pekerjaan Embung untuk pengembangan infrastruktur pengelolaan air bersih di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan,

Gagal Total Perencanaan Pekerjaan Embung Maesan Bondowoso

MTI Bondowoso JATIM – Masih ingat proyek pekerjaan Embung untuk pengembangan infrastruktur pengelolaan air bersih di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jatim ?

Sudah beberapa kali diberitakan Proyek Embung dari Dinas Pertanian Bondowoso, yang menggunakan Uang Pajak Rakyat (Keuangan Negara) senilai Rp. 120 juta Tahun Anggaran 2019, ternyata masih meninggalkan masalah.

BACA LAGI:   *Proyek Embung Maesan

                        *Proyek Embung Maesan, Sekda Angkat Bicara

                        *Proyek Embung Jadi Kolam Ikan

Proyek Pekerjaan Embung yang seharusnya sebagai pengelolaan air bersih, kini malah difungsikan menjadi kolam ikan, dan anehnya lahan atau tanah yang dibangun sebagai Embung merupakan hak atau mlilik perorangan dan belum ada ganti ruginya.

Ketika MTI mengklarifikasi ke Sekertaris Dinas Pertanian terkait perjanjian lahan yang digunakan untuk proyek embung tersebut, Hendri Widotono menyatakan, “Sudah semua, lebih jelasnya konfirmasi Kepala Bidanngnya,” Jawab Hendri.

Selanjutnya MTI langsung menghubungi Kabid Pertanian, Abdul Latif Hotbu, MTI langsung diberi data adanya Surat Pernyataan (Perjanjian) antara Bu Suna pemilik tanah dan Sunawi, Ketua Kelompok Tani Sumber Jaya VIII.

Yang menjadi pertanyaan, dalam surat perjajian tersebut tidak ada keterangan yang jelas, jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan batas waktu peminjaman atau penggunaan lahan tersebut. Jika suatu waktu dan tiba-tiba pemilik lahan mau menggunakan lahannya, apakah bisa langsung dikembalikan lagi kepada pemiliknya, sekali lagi ‘Uang Pajak Rakyat (Keuangan Negara)’ digunakan tidak pada tempatnya.

Ketika disinggung adanya lahan milik pribadi atau milik pereseorangan. Kabid Pertanian malah berdalih karena adanya UU Nomer: 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.

Bahkan Kabid Pertanian melanjutkan, Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersama, dari rakyat hak atas tanah dapat di cabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak, dan menurut cara yang di atur dengan UU (6).

Untuk lebih jelasnya, awak MTI mencoba menanyakan hal tersebut kepada Pimpinan Umum dan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Tipikor Indonesia, Mas Roelly, panggilan karibnya, terkait undang-undang yang disampaikan oleh Kabid Pertanian Bondowoso.

Mas Roelly menjelaskan, “Memang tidak salah undang-undang tersebut, untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu diselenggarakan oleh pemerintah, namun harus ada ganti rugi terlebih dahulu yang layak dan adil, sebelum tanah atau lahan tersebut digunakan, karena kepentingan pembangunan itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum bagi yang berhak,” Terang Mas Roelly.

“Semestinya dalam Surat Perjanjian yang dibuat itu harus jelas isinya, jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan sampai kapan lahan tersebut digunakan, jangan sampai dengan dalih untuk pembangunan bagi kepentingan bersama (umum), lantas berlaku tidak adil bagi yang lainnya,” Sambungnya.

“Bagaiman jika suatu waktu, pemiliknya ingin menggunakan lahan tersebut, dibangun, dijual atau apapun namanya, apakah negara dalam hal ini Dinas Pertanian Bondowoso mau mengembalikannya, terus Uang Pajak Rakyat (Keuangan Negara) yang sudah digunaakan untuk membangun proyek itu bagaimana nasibnya,” Katanya dengan nada Tanya.

“Inti dari UU Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Segala sesuatunya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, harus tetap memperhaikan keseimbangan kepentingn pembangunan dan kepentingan masyarakat,” Jelas Mas Roelly.

“Terus bagaimana pertanggung jawaban penggunaaan uang negara tersebut, Proyek Embung untuk pengelolaan air bersih kok beralih fungsi dan mengapa dirubah menjadi kolam ikan,” Pungkas Pimpinan MTI itu tertawa. Bersambung (AE/Tor).