ARM: Tindak Tegas Oknum Yang Menyalahgunakan BPNT

ARM: Tindak Tegas Oknum Yang Menyalahgunakan BPNT

MTI Banyuwangi JATIM - Aliansi Rakyat Miskin (ARM) menyayangkan dugaan adanya petugas TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terlibat dalam urusan mensuplai ataupun memaksa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT untuk membeli bahan pangan bantuan tertentu.

“Kita telah membuka posko pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial dan kita tidak segan-segan untuk melaporkan siapapun yang menyelewengkan, menyalahgunakan dan mengkorupsi bantuan sosial ke Aparat Penegak Hukum,” Tegas Muhammad Helmi Rosyadi, Ketua ARM pada hari Rabu (23/09/2020).

ARM juga meminta petugas TKSK pendamping BPNT untuk tidak mengarahkan KPM berbelanja di E-Warung tertentu. Termasuk menyalahgunakan jabatan dan wewenang dengan bekerjasama dengan oknum pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) dalam perekrutan Agen Batara. Yakni E-Warung pemegang mesin Electronic Data Capture (EDC).

“KPM itu bebas menentukan komoditi bahan pangan apa yang mereka butuhkan, bebas berlanja di E-Warung manapun, petugas TKSK pendamping BPNT hanya bertugas dalam pendampingan dan tidak punya kewenangan mengeluarkan rekom apapun,” Tterang Helmi saat ditemui di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, ARM juga meminta pihak Bank BTN segera menambah jumlah mesin EDC. Mengingat mesin EDC Bank BTN yang disalurkan di Kabupaten Banyuwangi masih terbilang minim. Per desa rata-rata hanya ada 1 mesin EDC saja. Padahal ditiap desa di Banyuwangi, terdapat 600 – 1000 orang KPM lebih.

“Untuk itu kami meminta Bank BTN segera menambah mesin EDC dan menghidupkan kembali agen-agen BPNT yang sebelumnya telah melayani KPM,” Pinta Helmi.

ARM selama ini telah melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, termasuk penyaluran BPNT kepada masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi Covid 19.

“Kami sepakat, sesuai dengan harapan pemerintah melalui Kemensos, KPM BPNT memang harus mendapatkan haknya. Pemberdayaan ekonomi juga harus dilakukan melalui E-Warung,” Harap Helmi.

ARM meminta Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi mengevaluasi kinerja TKSK dan sering turun ke masyarakat guna memastikan penyaluran BPNT benar dan tepat sasaran.

“Kami menuntut oknum yang menyalahgunakan BPNT ditindak tegas,” Pungkas Helmi. (MHR/RR)