Komisi Pemberantasan Korupsi

3 Mantan Pejabat Kampar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jembatan WFC Bangkinang

MTI Pekanbaru RIAU - Mantan Bupati Kampar Jefry Noer, Mantan Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri dan Mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kampar yang sekarang menjabat Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Indra Pomi Nasution, akhirnya diperiksa Penyidik KPK RI, Kamis (21/1/2021) di Mapolda Riau.

Pemeriksaan Tiga Mantan Pejabat Kabupaten Kampar tersebut untuk melengkapi berkas Perkara Adnan, salah seorang Tersangka dugaan Korupsi dalam Proyek Jembatan Waterfront City (WFC) Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang dikerjakan Tahun 2015 - 2016 lalu.

‘Saksi Indra Pomi Nasution alias IPM, didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya Permintaan Khusus oleh Saksi Jefry Noer alias JN untuk memenangkan PT. Wika (Wijaya Karya),” Ungkap Juru Bicara KPK RI, Ali Fikri.

Dilanjutkannya, Mantan Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri juga diperiksa untuk Tersangka Adnan.

“Kepada yang bersangkutan, dilakukan Penyitaan sejumlah Uang yang telah dilakukan Penyetoran ke Rekening Penampungan KPK,” Terang Ali Fikri.

Mantan Bupati Kampar Jefry Noer, diduga menerima sejumlah uang berasal dari Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City Bangkinang. Bahkan dikabarkan telah dikembalikan Suami Anggota DPRD Riau Eva Yuliana kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jubir KPK menyatakan, pemeriksaan Mantan Bupati Kampar tersebut dilakukan untuk mendalami terkait adanya Pengembalian sejumlah Uang oleh Jefry Noer.

“Uang itu diduga berasal dari Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City Multiyears pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 – 2016,” Beber Ali Fikri.

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menahan dua Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (29/9/2020) lalu, terkait dengan Pengadaan dan Pelaksaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang Tahun Anggaran 2015 - 2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka tersebut adalah ADN (Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau) dan IKT (Manajer Wilayah II PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero Tbk).

Proyek Jembatan Water Front City diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp. 50 Milyar dari nilai Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City secara Tahun Jamak di Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan Total Nilai Kontrak Rp. 117,68 Milyar.

KPK sangat menyesalkan Korupsi di sektor Infrastuktur ini terjadi, karena semestinya Jembatan yang dibangun tersebut dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kampar, Riau secara maksimal. Namun akibat tindakan yang dilakukan, selain ada dugaan aliran dana pada Tersangka, juga terjadi indikasi kerugian negara yang cukup fantastis.

KPK juga menyayangkan ketika korupsi terjadi melibatkan pejabat-pejabat yang berada pada BUMN yang mengerjakan Konstruksi, dalam hal ini PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Karena semestinya sebagai Perusahaan milik Negara, BUMN menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta lain dan juga seharusnya ada sikap tegas di Kepemimpinan BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Apalagi dalam Proyek Konstruksi, jika korupsi tidak terjadi, maka masyarakat akan lebih menikmati hasil pembangunan. (Erik/Alp/GS)